PENAMPILAN ANDA

Dear Journalist,

Penampilan bagi kami tidak kami artikan secara fisik. Kami tahu, Anda orang yang sibuk. Anda pekerja lapangan yang karena tugas, terkadang harus bisa mengejar bis kota, dan di saat lain, mungkin harus rela berdesak-desakkan dengan kerumunan orang hanya untuk memperoleh informasi berharga. Iyalah, Bung, mosok kami tak tahu soal itu.

Bagi kami yang penting, Anda tidak sloppy, Anda tahu kapan harus berbusana chick, dan kapan tidak.

Bahkan terus terang, itu pun tak jadi soal. Yang kami tuntut dari Anda adalah integritas Anda, sebagai wartawan yang baik: kredibel, dan realible. Hal ini kami sampaikan, terus terang saja, agar kami, sebagai sumber berita, bisa mempercayai Anda, dan karenanya kami mau berbagi informasi dengan Anda.

Harus kami katakan bahwa kami masih sering menjumpai rekan-rekan Anda yang datang pada kami, dan mengajukan pertanyaan- pertanyaan konyol dan bodoh. Dan ternyata persoalannya hanya karena mereka memang tidak memiliki bekal yang cukup untuk berbincang-bincang dengan kami. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, menunjukkan bahwa, mereka sama sekali kosong dan wawasan mereka sempit.

Jika yang terjadi seperti ini, bukankah Anda bisa memahami kenapa kami umumnya segan menerima mereka? Bukankah Anda, bisa memahami kenapa kami sulit untuk mau berbagi informasi dengan mereka ? Bukankah kami sangat layak khawatir, bila ucapan dan misi kami tidak sampai hanya karena cara pandang di antara kami berbeda ?

Sekali lagi, kami ingatkan, bahwa modal utama Anda yang lebih esensial, sesungguhnya memang hanya bisa dipercaya, dan tidak membuat berita yang bengkok. Hanya itu yang kami kira membuat Anda berharga, dan layak kami hormati. Jadi bukan uang, bukan peralatan yang serba canggih yang membuat kami tercengang-cengang atau penampilan Anda.

Maaf, jika surat kami menyinggung.

Salam kompak,

Khalayak Anda

SEMBRONO ATAU HUMAN ERROR?

Dear Journalist,

Ada rubrik tetap tapi tak pernah masuk daftar isi, apa hayo? Jawabnya: rubrik Ralat!

Tak hanya itu, rubrik ini bahkan merupakan rubrik yang ada di media cetak mana saja: majalah, tabloid, suratkabar harian bahkan televisi dan radio. Dan itu hanya menunjukkan bahwa tak satu pun media yang bebas dari kesalahan, baik yang sepele maupun yang fatal.

Mungkin Anda tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan itu. Sebab mungkin kesalahan terjadi waktu naskah berita Anda mengalami proses pra-cetak. Bisa saja. Toh harus Anda akui, Anda juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang mestinya tak perlu terjadi.

Berikut isi rubrik ralat yang kami jumpai di media Anda. Sori ya, kalau contoh-contohnya agak lama.

1. Dalam tulisan "Ihdinas Siraatal Mustaqim", tertulis kata, "kata ayah tiga anak itu," seharusnya, "kata ayah dua putri itu." Maaf.
2. Dalam tulisan "Dengung Aum di Gunung Fuji", ada beberapa kesalahan, antara lain, tertulis, "Wanita berusia 34 tahun itu diangkat sebagai Menteri Kesehatan," Seharusnya, "Pria berusia 34 tahun...." (Bisa dibaca di Gatra, 20 Mei 1995)

Ada lagi jenis kesalahan yang Anda sebut sebagai 'kesalahan teknis'.

Di situ Anda menjelaskan,
"...di rubrik Wawancara, telah terjadi kesalahan teknis. Judul untuk wawancara kami dengan Ali Moersalam tersebut "hilang". Seharusnya tertulis: Saya Menjagokan Ketua Umum Golkar. Kami mohon maaf kepada pembaca dan Bapak Ali Moersalam, atas kesalahan tersebut." (Bisa dibaca di Tiras No., 38 19 Oktober 1995)

Apakah ini bisa kami golongkan sebagai kesalahan manusiawi yang bersifat human eror ?
Lalu bagaimana pula dengan kesalahan seperti di bawah ini ?

1. Anda menulis profil seorang tokoh, tanpa pernah mewawancarainya. Tentu saja orang itu membantah, karena merasa tidak diwawancarai. Rupanya Anda memang tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, melainkan hanya bertemu dengan keponakan dan sopirnya. Akibatnya, tulisan Anda salah total, bahkan Anda dituduh mencemarkan nama baiknya, karena narasumber Anda memang tidak kredibel. (Baca Gatra, 6 Mei 1995)
2. Di tengah isyu pergantian Ketua Mahkamah Agung Purwoto Suhadi Gandasubrata, dengan rasa percaya diri, Anda menulis, "Berbagai harapan dan sinisme mengikuti peralihan Ketua Mahkamah Agung dari Purwoto Suhadi Gandasubrata ke M. Djaelani." (Baca Forum Keadilan, 27 Oktober 1994) Astaganaga. Siapa M Djaelani? Bukankah yang benar Soejono? Apakah ini juga Anda golongkan sebagai human error ?


Salam kompak,
Khalayak Anda

AMPLOP WARTAWAN

Dear Journalist,

Kami baru saja membaca hasil penelitian terhadap 82 wartawan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Pengen tahu? Wah, seru deh.

Sebanyak 76 orang (92,68 persen) mengaku menerima amplop, baru sisanya secara tegas mengharamkannya. (Penelitian itu dilakukan oleh EH Kartanegara dan dimuat di Tempo, 23 April 1994) Apa artinya ? Artinya, persoalan sensitif ini ternyata masih merupakan masalah klasik Anda. Mungkin ada benarnya sinyalemen yang mengatakan, budaya amplop di kalangan wartawan sudah lama merasuk. Bahkan ada yang percaya budaya amplop merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia Anda. Ada juga yang mencoba menggambarkan, hubungan amplop dan wartawan seperti lingkaran setan.

Nyatanya, aparat humas di berbagai instansi baik di pusat di daerah,terbukti selalu mengalokasikan dana dari pos anggaran perjalanan untuk amplop wartawan, termasuk THR (Tunjangan Hari Raya). Sebagai contoh, pada tahun 1996, Pemda Kabupaten Bekasi mewajibkan 23 camatnya untuk menyetor sejumlah uang, paling sedikit Rp. 1 juta, yang setelah dikumpulkan, untuk diberikan sebagai THR bagi para wartawan yang bertugas di Pemda. (Ini bisa dibaca Swadesi, 27 Februari-4 Maret 1996) Hal yang sama juga berlaku di hampir semua perusahaan swasta, yaitu menyediakan beaya entertainment untuk para wartawan.


Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sekarang hampir tak ada acara apa pun yang bebas dari pemberian amplop. Sebutlah mulai dari acara launching produk baru, jumpa artis, fashion show, wawancara dengan pengusaha, politisi, atau selebritis, sampai konferensi pers yang dilakukan oleh media pers sendiri. Disinyalir bahkan ada sejumlah perusahaan yang sampai-sampai membukakan rekening tabungan di bank untuk wartawan. Termasuk di sini sejumlah maskapai penerbangan yang siap membayar tunai setiap laporan jurnalistik yang menulis berita tentang maskapai itu. Tentu saja, kalau bagus.

Anda boleh saja membantahnya, asal jangan keras-keras. Tapi nyatanya Anda sendiri masih sering gamang menghadapi pemberian amplop ini. Ada media yang secara tegas melarang wartawannya menerima pemberian amplop. Sehingga amplop terlanjur diterima, baru media itu --mungkin setelah menimbang baik-buruknya-- baru mengirimkannya kembali ke pihak pemberi. Atau ampop itu diterima tapi dimasukkan ke kas sosial untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Tapi ada juga media yang mentolerir pemberian amplop sejauh pemberian itu bersifat sukarela, tidak mengharap imbalan apa pun, tidak berbau pemerasan dan mempengaruhi isi berita. Katanya. Tapiada juga media yang sampai mentolerir pemberian amplop itu, tanpa perduli apakah si pemberi punya pamrih atau tidak.

Sungguh menyedihkan. Di zaman pers menjadi industri seperti sekarang, ternyata masih ada media yang belum mampu memberi gaji setimpal untuk para wartawannya. Sehingga wartawannya harus mencari tambahan penghasilan tambahan. Tapi di sini lain, para pemberi amplop itu sendiri umumnya memang orang yang tidak tahu diri, serta tidak punya rasa malu. Semakin Anda tolak, semakin gigih saja mereka. Kalau Anda menolak pemberian amplop, mereka memberi Anda barang atau cendera mata. Padahal, pemberian barang atau amplop berisi uang, sama saja artinya, yaitu Anda disuap atau disumpal. Jangan percaya pada ucapan mereka bahwa pemberian itu diberikan tulus ikhlas, sebagai imbalan atas jerih payah Anda yang telah bersusah payah mewawancarainya atau sebagai pengganti uang transpor. Alamak.

Bisakah pemberian amplop itu dianggap sebagai penghargaan atas jerih payah Anda? Kenapa mereka tidak bilang saja sekalian, pemberian itu sebagai pengganti uang rokok ? Menghina.

Ingat Bung. Pekerjaan Anda sehari-hari adalah memang menggali informasi, mewawancarai orang, dan memberitakannyai. Sehingga mestinya, sudah lebih dari cukuplah, bila mereka mau memberi informasi secara jujur dan terbuka kepada Anda. Bahkan terdengar akan lebih masuk akal bila Anda yang justru membagi-bagikan amplop untuk mereka. Why not? Biar mereka mati berdiri di depan Anda!


Salam kompak
Khalayak Anda

MENULIS SENDIRI, RIBUT SENDIRI

Yth. Wartawan Indonesia

Ini kisah jadul alias jaman dulu.

Setelah Menteri Penerangan dijabat Yunus Yosfiah, jumlah SIUPP melonjak dari 200-an, menjadi sekitar 900-an sampai awal tahun 1999. "Kita memasuki era reformasi," kata Pak Menteri. Bagus-bagus saja. Hanya ada bagusnya, kita flashback dulu ke zaman Orde Baru.

Di zaman itu, arkian, jumlah SIUPP hanya 200-an. Tapi persaingan dalam rimba bisnis penerbitan media ceta sudah terasa keras. Sementara, dari segi idiil, pers di Indonesia waktu itu belum bisa sepenuhnya mengespresikan dirinya, akibat banyaknya kendala politik. Anda sudah tahu itu; dan Anda sudah terlalu sering mengatakannya, baik tersurat maupun tersirat. Apakah pernyataan di atas, bukan sekadar excuse saja karena Anda waktu itu gagal mengemban fungsi pers ?

Pada tahun 1994, selepas pembredelan Tempo, Detik dan Editor, misalnya, muncul organisasi wartawan baru yang menamakan diri Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Apapun alasannya, di tengah masyarakat, kemudian terkesan bahwa wartawan Indonesia telah terbagi dua: menjadi anggota AJI dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Di luar masalah organisasi profesi itu, kita juga sering disuguhi berita-berita pertikaian dalam tubuh pers, seperti kasus sikut-menyikut antara pemegang saham atau investor dengan pemilik SIUPP, sebagai akibat karena masing-masing pihak merasa paling
berhak atas medianya.

Sungguh membuat kami pilu, karena dalam kasus-kasus tertentu, kami sering mendapati, Anda seperti seekor pelanduk tak berdaya di tengah pertarungan dua gajah itu. Tapi yah.. Anda juga sering juga usil sih: ikut berperan misalnya dengan memihak kelompok investor, atau memihak pemilik SIUPP membuat pertikaian makin seru.

Apa pun yang terjadi, kasus-kasus itu telah membuat eksistensi media Anda terganggu. Akibatnya, media Anda terlambat terbit, dan acap juga terjadi media Anda harus berhenti terbit; yang membuat kami, dirugikan. Maksudnya, tidak bisa baca koran Anda.

Kami kira, inilah memang konsekuensi dari bisnis pers, ketika pers tak lagi bisa dijalankan hanya oleh sekadar idealisme, tapi juga oleh modal. Karena memang tak selalu pemilik modal, punya idealisme, dan pemilik idealisme punya modal. Tapi Ashadi Siregar, pengamat masalah pers, pernah mengatakan, "Sering kaum awam menuduh kalangan bisnis sebagai binatang ekonomi yang tidak kenal etika sosial. Tetapi orang lupa, di lingkungannya, kaum bisnis ini sangat ketat menjaga etikanya, misalnya menjaga gentleman aggrement. Bisnis yang dilandasi saling percaya, tak kurang kuat etikanya. dan kelihatannya, ini tidak dihayati oleh para juragan SIUPP." (Baca: "Sketsa-Sketsa Media Massa", Ashadi Siregar, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995)

Menurut Ashadi, juragan SIUPP, meskipun sudah diikat dengan kontrak tertulis di bawah tangan, masih suka membelot dari perjanjian. Akibatnya, investor hanya bisa gigit jari, ketika investasi yang bernilai milyaran rupiah terbuang percuma. (Kasus-kasus pertikaian seperti ini, terjadi misalnya dalam tubuh majalah Kartini, Sarinah, Pertiwi, atau suratkabar Sriwijaya Post. Baca: "Ensiklopedi Pers Indonesia", Kurniawan Junaedhie)

Apakah Anda pernah menyadari hal-hal yang kami sampaikan di atas, ketika Anda setiap hari bergulat mencari informasi yang akan dibagikannya pada kami ? Ingat hal ini telah membuat Anda -sadar atau tidak-- menjadi sulit mengemban fungsi Anda yang mulia itu. Itu juga yang membuat orang awam punya persepsi bahwa mencari nafkah sebagai wartawan, tidak aman, karena bagai hidup di ujung tanduk.

Sekali lagi, untunglah, cerita di atas terjadi di zaman Menpen Harmoko. Mudah-mudahan tidak lagi terulang di zaman penuh keterbukaan sekarang ini.

Merdeka!



Salam kompak,
Khalayak Anda.